“Solusi menjadikan bank syariah untuk lebih syar’I “

A . Pendahuluan

                         Bank syariah, atau bank islam merupakan salah satu bentuk dari rebankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama islam,menggunakan konsep berbagai resiko berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Sudarsono(2004)bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip prinsip syariah. Definisi bank syariah menurut Muhammad(2002) adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayayaan dan jasa jasa lainnya dalam lalulintas pembayaran serta peredaran goperasiannya sesuai dengan prinsip syariat islam.

B. Sejarah Bank Syariah

                        Perbankan syariah pertama kali muncul di mesir tanpa menggunakan embel embel islam. Karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu melihatnya sebsgai gerakan fundamentalis. Perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit haring (pembagian laba)di kota mit Ghamr pada tahun 1963 Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konssep serupa di mesir. Bank bank ini, yang tidak memungut atau menerima bunga, sebagin besar berinvestasi pada usaha usaha perdagangan dan industry secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat   dengan para penabung.                                                                                                                                                                                                                        

Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 di sponsori oleh Negara Negara yang bergabung dalam organisasi konfrensi islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembagunan di Negara Negara anggotanya. IDB menyediakan jasa financial berbasis fee dan profit sharing untuk negera Negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasarpada syariah islam.

                         Di belahan Negara lain pada kurun 1970an, sejumlah bank berbasis islam kemudian muncul di timur tengah antara lain berdiri Dubai Islamic (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Dia asia pasifik, philipineamanah bank didirikan tahun 1973 berdasarka dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri muslim pilgrims savings corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah (haji).

                         Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh majelis ulama Indonesia (MUI) dan pemerinta dan dukunga dari ikatan  cendekiawan muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir 90an sehingga eknitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba.

                        Hingga tahun 2009 di Indonesia sudah terdapat 6 kantor pusat bank umum syariah, 25 kantor UUS (unit usaha syariah), no 1 kantor cabang, 1742 offica channeling (layanan bank syariah di bank konfensional) dan 138 BPRS (Data BI oktober 2009). Ini belum termasuk jaringan kantor, OS yang menjadi cchanneling tabungan syr’i Bank Muamalat Indonesia.

C. Prinsip prinsip islam dalam bank syariah

                        Perbankan syariah atau perbankan islam adalah suatu sistem perbankan yang di kembangkan berdasrkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut atau meminjam dengan bunga atau yang biasa disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha usaha yang di kategorikan haram (sebagai missal usaha yang berkaitan dengan usaha makanan /minuman haram, usaha media yang tidak islami dan lain lain, dimana hal ini tidak di jamin oleh sistem perbankan konvensional.

                         Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Beberapa prinsip atau hukum yang di anut oleh sistem perbankan syariah antara lain :

1. Pembayaran terhadap pinjaman da=engan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak di perbolehkan.
2. Pemberi dana harus turit berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
3. Unsure gharar (ketidak pastian, spekulasi) tidak di perkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
4. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha usaha yang tidak di haramkan dalam islam. Usaha minuman karas misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

                         Terdapat tujuh prinsip ekonomi islam yang menjiwai bank syriah , yaitu;

1)      Keadilan , kesamaan dan solidaritas.

2)      Larangan terhadap ojek dan mahluk.

3)      Pengakuan kekayaan intelektual,

4)      harta sebaiknya digunakan dangan rasional dan baik.

5)      Tidak ada pendapatan tanpa usaha dan kewajiban

6)      Kondisi umum dari kredit (meliputi; pertama pinjaman yang mengalami kesulitan keuanga sebaiknya diperlakukan secara baik, diberi tangguh waktu, bahkan akan lebih baik bila diberi keringanan, dan kedua, terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai hukum selisih antara kredit dan harga spot, ada yang berpendapat bahwa itu adalah suku bunga implicit dan ada juga yang berpendapat bahwa hal tersebut dibolehkan untuk mengakomodasi biaya transaksi bukan biaya dari pembiayaan ;

7)      Duality resiko, di satu sisi sebagai bagian dari persetujuan kredit (liability) usaha produktif yang merupakan legitimasi dari bagi hasil, di lain sisi risiko sebaiknya diambil dengan hati hati, risiko yang takterkontrol sebaiknya di hindari.

D. Solusi Menjadikan Bank Syariah menjadi Benar benar syari’ah

                         tidak bisa di punkiri bahwa bank islam Malaysia berhad (BIMB) berpengaruh dalam pembentukan dan penyusunan produk produk perbankan syari’ah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan produk yang ada di BIMB dan bank muamalat , bank umum syari’ah yang pertama lahir pada tahun 1992 . maklum saja sumberdaya manusia yang memahami perbankan syari’ah itu sangat minim, di samping belum ada ketentuan tang dapat di jaddikan dasar kecuali undang undang No 7 tahun 1992 tetang perbankan dan peraturan pemarintah No 72 tahun 72 1992

                        sejauh ini ada dua metode dalam penerapan produk syariah dalam perbankan. Pertama metode akomodatif yaitu metode yang berasumsi bahwa produk perbankan konvesional memiliki dasar dalam prinsip syariah.konsekuensi dari metode ini adalah produk perbankan konvensional dicarikan dasarnya dalam akad akad syariah. Apabila ada akad syari’ah yang tidak bisa memenuhi unsure produk perbankan, maka sifat itu di tinggalkan, meskipun untuk sementara. Metode ini bayak dipakai oleh Malaysia. Metode kedua adalah asimilatif yang berasumsi bahwa produk syari’ah harus menjadi dasar dari produk perbankan. Hal ini berarti bahwa produk perbankan hanyalah pelaksanaan administrtif produk syari’ah. Jika produk produk perbankan tidak tidak memenuhi unsure unsure dari akad syari’ah maka produk itu di modifikasi agar sesuai dengan produk syari’ah.

                        Kedua metode ini memiliki kelebihan dan tatangan sendiri. Metode akomodatif memungkinkan bank syariah untuk mengembangkan produknya secara intesif sesuai pekembangan di dunia perbankan. Tidak heran bila pasar uang secara syariah sudah dapat di temui pada perbankan yang memakai metode ini. Tetapi metode ini kemudian mendapat kritik secara luas karena cenderung kehilangan esenai dari syariah itu sendiri, dan membuat perbankan syariah tidak berbeda dengan perbankan konvesional. Termasuk kondisi yang terbuka tehadap penyakit  yang juga melanda perbankan konvensional. Metide asimilatif memungkinkanperbankan syariah terlihat berbeda jelas dari perbankan islam.

                        Secara ideal metode asimilatif menciptakan, sistem perbankan yang merupakan alternatif  terbaik sebagai pengganti dari perbankan konvensional. Akan tetapi metode ini juga tidak kurang kendalanya. Sistem legal merupakan sandungan terbesar baginya, selain SDM di perbankan syariah dan masyarakat yang belum siap menerima kondisi idealnya.

                         Untuk kasuss di Indonesia nampaknya metode yang di gunakan adalah akomodatif, mengingat kecenderungan mengekor kepada BIMB. Kondisi seperti ini tidak berubah selama lima tahun kemudian. Karena bank muamalat merupakan bbank umum syari’ah satu satunya, maka ia menjadi rujukan bagi BPK –BPR yang menjalankan usahanya berdasarkan perinsip syari’ah BPRS. Dapat di pahami kemudian bila produk ini menjadi setandar nasional perbankan syari’ah, termasuk bagi badan usaha bukan perbankan seperti Baitul Mall Wattanwil (BMT) dan koperasi simpan pinjam (KSP) syari’ah.

                        Keraguan terhadap produk perbankan syari’ah di Indonesia terasa sejak awal munculnya pada tahun 1992. Salah satunya adalah tingkat bagi hasil yang di berikan oleh bank syari’ah sama denga tingkat suku bunga di bank konvesional. Bagi masyarakat umum itu menjadi kebanggaan. Karena ternyata bank syariah dapat bersaing dengan bank konvensional. Banyak yang tidak tahu di balik itu. Bank syari’ah ternyata mengunakan prisip Tanazu’ul Haq, yaitu suatu pihak dapat melepaskan haknya untuk di berikan kepada pihak lainnya. Ketika bank syari’ah memperoleh  pendapatan kecil dari pembiayaan yang harus di bagikan kapada nasabah penyimpan, maka yang di lakukan bank syari’ah adalah nisbah untuk bank syariah di perkecil dan nisbah nasabah diperbesar. Hal ini dilakukan aga tingkat bagi hasil secara ekuivalent menyamai tingkat suku bunga di bank konvesional.

                             Contoh kedua adalah harga yang di tetapkan bank syari’ah dalam pembiayaan lebih tinggi ketimbang suku bunga kredit dalam bang konvesional. Banyak pihak mempertanyakan, mengapa pricing dalam perbankan syari’ah harus lebih mahal ? bagi yang mencoba mafhum akan keadaan ini, akan beranggapan bahwa biaya (cost) infrastruktur bank syari’ah lebih tinggi dari pada bank konvesional. Padahal yangterjadi lebih dari itu. Ketika  di teliti lebih lanjut, ternyata majin keuntungan yang di ambil dari nasabah di dasarkan pada tingkat siku bunga pasar. Dan di terapkan secara penuh. Alasan penerapan ini adalah karena dalam bank syari’ah, ssekali akad murabahah di tandatangani, haga tida boleh berubah. Paadahal factor factor penetu harga seperti inflasi dan biaya lainnya sering berfluktuasi. Para marketer bank syari’ah sering berdalih bahwa harga murabbahah yang tinggi itu dapat berubah karena ada fasilitas maqashoh, yaitu potongan /diskon apbila nasabah membayar cicilan denngan disiplin. Persoalannya, bank konvesional jauh lebih baik dalm penberian diskon dan fasilitas lainnya.

                              Contoh lainnya adalah ketika produk syari’ah seperti murabahah yang ditetapkan untuk pembiayaan modal kerja dan Bai’I Bitsaman Ajil (BBA) untuk pembiayyaan investasi, pada pembiayayan mmurabahah. Nasabah nasabah diminta untuk membayar marjin keuntungan yang di sepakati, sementara pokoknya dibayar diakhir dalam pembiayan BBA nasabah diminta untuk membayar cicilan yang terdiri dari pokok dan marjin. Pada prakteknya nasabah pembiayaan murabahah merasa berat apabila harus membayar semuanya karena jatuh tempo dan karenanya sepakat untuk memasukan pembayaran pokok pada setiap cicilan. Hl Yng sama terjadi pada BBA, yaitu para nasabah ada yang merasa kesulitan membayar pokok dan marjin sekaligus dalam satu cicilan. Karena mereka agar dapat mebayar marjin saja, sedang pokok di bayar pada akhiran. Dalam situasi seperti ini sudah tidak bisa lagi dabedakan antara murabahah dan BBA.

                           Krtik lainnya adalah penggunaan murabahah sebagai bembiayaan modal kerja. Murobahah yang secara syari’ah adalah jual beli yang sifatnya satukali (one shot deal), dalam perbankan menjadi modal ang dapat di gunakan berkali kali (revolving). Morobahah yang seharusnya menjadi nasabah menjadi sebagai pembeli dan bank bertindak sebagai penjual (setelah membeli dari pemasok supplier), dalam prakteknya bank mewakilkan kepada nasabah untuk membelinya sendiri dari supplier,dan bank mengambil keuntungan darinya. Perwakilan seperti ini menurut ulama hukumnya batal dan murabahah tidak syah. Kritik terhadap murabahah sebagai pembiayaan revolving dan dengan perwakilan rupanya telah mendunia, dan ulama menggapnya sebagai hela (akal akalan) dunia perbankan terhadap produk syari’ah. (AASIFI 1997, Frank Vogel, 1999; Abdullah saed, 1998)

                          Banyak yang tidak menyadari perubahan besar besara dalam produk ini. Baru setelah pengaturan BPRS dimasukan dalam kordinasi Biro perbankan syari’ah di bang Indonesia banyak orang tercengah cengah. Apa yang dilakukan selama ini terlalu banyak deviasinya dari produk syari’ah. Begitulama metode akomodatif mencengkeram dunia perbannkan syari’ah di Indonesia sehingga perbankan syari’ah kehilangan inovasi dan jati dirinya, serta jauh dari ajaran syari’ah itu sendiri. Bank Indonesia nampaknya menginginkan perbankan syari’ah konsisten dengan syari’ah, karena itu di adakan pelatihan perbanka syari’ah yang murni. Mensyari’ahkan bank syari’ah kata orang. Sejauh mana metode asimilatif ini akan berhasil ditegah paradigm para banker syari’ah yang masih belum syari’ah ? jika di lihat dri animo masyarakat yang ingin bank ysari’ah berbeda dari bank konvesional, nampaknya metode asimilatif tengah dapat momentum, kita tunggu saja.

                             Dalam tulisan agustianto (2007) disebutkan stidaknya ada 5 pilar pengembangan perbankan syari’ah, yaitu:

1. Peningkatan kualaitas SDM untuk menjadi bank syari’ah yang terkemuka di ASEAN. SDM bank syari’ah harus memiliki kompetensi yang unggul dan professional pelayanan yang memuaskan masing masing menjadi unsure utama dalam mengembangkan perbankan syari’ah. Untuk itu bank syari’ah seharusnya meperioritaskan pebinaan SDM ini dan mengalokasikan dana yangsesuai.
2. Penguatan modal pertumbuhan industri perbankan syariah pada tahun 2010 khususnyaa dana pihak ketiga (DPK) harus di ikuti peningkatan modal sehingga CAR nya dalam posisi yang kuat yang pada gilirannya membuat perbankan syari’ah memiliki daya dukung keuangan capital yang memadai. Modal yang kuat akan memungkinkan bank syari’ah meluaskan sarana jaringan bank syari’ah. Keluasan jaringan kantor akan segera signifikan mendongkrak pertumbuhan.
3. Peningkatan efisiensi mempertahankan dan meningkatkan kerja dan daya saing perbankan syari’ah melalui peningkatan efisiensi yang ditempuh dengan jalan financial deepening dengan memperkaya variasi produk dan jasa dan tetap menjaga kepatuhan pada prisip syariah, termasuk instrument pasar uang syari’ah.
4. Peningkatan kualitas sistem pengawasan ; tantangan yang di hadapi oleh perbankan syariah dalam aspek operasional (kehati hatian ) membutuhkan peningkatan baik kualitas pengawasan maupun infrastruktur pengawasan yang memiliki integritas tinggi, agar sistem pengawasan ala bank century tidak terjadi pada pengawasan bank syari’ah.
5. Peningkatan pengawasan perbankan syari’ah ; untuk mengoptimalkan pengawasan syari’ah dalam rangka tegaknya syariah comptiance dalam operasi perbankan, maka PBI baru No. 11/ 2009 tetang good corporate Governance (GCG) perbankan syari’ah, harus benar benar diterapkan secara konsiten, bank Indonesia harus tegas dan berani. Seorang tokoh yang mengawasi 4atau 3 bank syari’ah besar, harus ditinjau kembali. Personil Dewan Pengawas Syariah jangan hanya beredar di kalangan anggota DSN saja. Harus melibatkan pakar pakar syari’ah yang memahami perbankan dan aspek fikih secara mendalam, meskipun mereka di luar lingkaran DSN. Hal ini di maksudkan dalam rangka mendukung pertumbuhan industry perbankan syari’ah, bank permata syaari’ah, bank syari’ah mandiri, BRI syari’ah, bank CIMB Niaga, Bank Miamalat dan .

                                Aspek teknologi sengaja tidak dimasukan dalam pilar ini, karena sebagai bank syari’ah telah sama kualitas teknologinya dengan bank bank konvesional, seperti Bank BNI, Bank CIMB, Bank muamalat dan Bank Mega syariah dan lain lain. 

E. Penutup

Untuk mewujudkan perbankan syariah agar lebih syar’I di perlukan beberapa langkah ;

1.      Kebijakan bank Indonesia dalam mengawal setap perbankan syari’ah untuk melaksanakan perinsip syari’ah.

2.      Peningkatan kualitas SDI (sumber daya Insani )pengelola perbankan syariah dalam memahami syariah banking

3.      Kesadaran para pemilik perbankan syariah untuk bertekad mewujudkan babk syariah betul betul menjalankan usahanya berdasarkan prinaip prinsip syariah

4.      sosialisasi tentang perbankan syariah kepada masyarakat umum (teristimewa umat islam) untuk menjadi nasabah perbankan syariah

5.      Mendukung putusan majelis tajrih muhamadiyah yang mengharamkan perbankan konvesional. Dengan adanya putusan tersebut seharusnya muhamadiyah menjadi yang pertama sebagai lembaga yang secara total menggunakan perbankan syariah

6.      Dari aspek dasar Negara seharusnya perbankan yang dapat beroperasi di republic inndonesia hanyalah perbankan syariah karena sejalan dengan KETUHANAN YANG MAHA ESA dan sila KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB.

  

                            

Tweet